e-dokumen.id

pemerintah yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi justrujadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum.Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untukmemberantas penyalahgunaan narkotika secara tuntas. LahirnyaUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membawanuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang,sebabundang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalampenanganan kasus-kasus narkotika.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokankepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotikayang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantasatau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan NarkotikaNasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaannarkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkankinerja badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini danpenyidikan kasus-kasus narkotika.Berdasarkan penelitian (puslitkes) universitas Indonesia adaangkapenyalagunaan narkoba dengan kisaran antara 5,7%-16,4%. Hal ini4

menunjukkan bahwa narkoba sudah merambah seluruh wilayah diIndonesia.2Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalahseputar narkotika, menarik minat penulis untuk mendalaminya secarakhusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul:“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan id.Sus/2012/PN.Br)”B.Rumusan MasalahBerdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, makayang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah penerepan hukum pidana terhadap tindakpidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawainegeri sipil dalamPutusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ?2. Bagaimanakahpertimbanganhukumhakimdalammenjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotikaPutusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br?2BNN, P4GN di lingkungan pendidikan dan tempat hiburan, seminar penanggulangannarkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa, 2007 , hlm.2.5

C.Tujuan penelitianTujuan dari penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui penerapanhukum pidana terhadap tindakpidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawainegeri sipil dalam Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ?2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotikaPutusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ?D.Kegunaan penelitian.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanganpemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukanbagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi,kalangan penegak hukum.3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasisehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan nakotikadan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskanperkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masayang akan datang.6

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Pengertian dan istilah Tindak Pidana.Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secaradamai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusiadipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentinganmanusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dansebagainya terhadap yang merugikan.Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukumyang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukumpidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenaidefinisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukummengenai pidana”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukumyang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk :1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidanatertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yang telah diancamkan.7

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggarlarangan tersebut.3Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. hukum pidanamerupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yangmengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialahorang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana ataumelakukan tindak kejahatan.Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” denganistilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadangkadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft” tetapi menurutbeliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi danBardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dankonvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karenaistilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilahtersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi jugadalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dansebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus,maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapatmenunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindakpidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum tdenganstrafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak -hukum/hukum-pidana/8

penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadapmaksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakanoleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana,peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepatdan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbanganselain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukumjuga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturanperundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakanistilah tindak pidana.4Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidakberbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akandihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yangtelah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduhsuatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturanpidana, maka tidak ada tindak pidana.3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHPmengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindakpidana yang telah dilakukan.4. salahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari4Bassar, S, 1986. Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP,bandung :CV remadjakarya.9

orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuatsesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnyaterhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapatdiartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurangmemperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidaksehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaanjiwanya.Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangandengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakatsehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatanitu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifatmelawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakpidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakandalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifadalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur inimeliputi :1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan ataukelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalmembunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalamdelik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya10

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP),dan lain-lain.3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dandiancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undanganhukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsurini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.Ada beberapatindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya tipenghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapatdalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitukarena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidanadiperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang(Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara palinglama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkanluka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnyadengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara ituakan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapatdipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).11

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur inimeliputi :1. Kesengajaanpelanggaran(dolus), dimana hal ini terdapatkesusilaan(Pasal281KUHP),di dalamperampasankemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasankemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaanatau poging (Pasal 53 KUHP).4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimanahal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuhanak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).5Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagaiberikut :1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukanperbuatan yang tidak /hukum-pidana/12

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatantidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalamkehidupan lingkungannya.6Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuanketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untukmencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat sertamemberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Olehkarena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yangmembatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggarankepentingan umum.7Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu:1. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhanlapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama syarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.2. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadapperbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yangberupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengansanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum ammempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini um-pidana.htmlIbid.13

mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atauobat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukumlainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalamsanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan)sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiriatau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakanhukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagaiaccesoir (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaanharus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yangtelah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syaratpemidanaan itu terdiri dari:1. Perbuatan yang meliputi:a. Memenuhi rumusan Undang-unadngb. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)c. Kesalahan2. Orang yang meliputi:a. Mampu bertanggungjawabb. Dolus atau culpa ( tidak ada alasan pemaaf)8Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukumpidanadiancamdalamhukumpidana bagi barang siapayangmelanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:8Soedarto,1975.Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto. Hlm.3214

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidanabarang siapa melanggar larangan tersebut”.9Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalanpidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatanmengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalahmerupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanyaperbuatan pidana biasanya diperlukan:1. Kelakuan dan akibat2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertaiperbuatan.Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict,perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagaisubyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindakpidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “ Tindak pidana berarti suatuperbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakuini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untukmenjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhiunsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalamUndang-undang.10Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidanaialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum9Moeljatno.Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61.Soedarto, .Hukum Pidana Jilid IA dan IB.universitas Jenderal Soedirman Purwokerto .1990. Hlm. 621015

yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwayang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibatyang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yangmelakukan perbuatan tersebut.Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenaldengan istilah “criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telahmelakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa iamesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenaldengan istilah “criminal responsibility”.11Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukumpidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya adayang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindakpidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum ataubertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila tdipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh paraahli, yakni sebagai berikut:a. SimonsMerumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana olehundangundang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan11SuhartoRM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar DakwaanEdisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.hlm. 28-2916

nggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua)golongan unsur yaitu:1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dankemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar)dari petindak.]2) skan, akibat keadaan/masalah tertentu.b. Wirjono ProdjodikoroMengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggarannorma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukumketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang olehpembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukumanpidana.c. MoeljatnoMenyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yangoleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakanperbuatan yang anti sosial.d. Roeslan Saleh1

adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan denganmenggunakan modus operandi yang canggih.Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasusnarkotika dan obat-obatan terlarang.