e-dokumen.id

Penjelasan jendela aplikasi: Jenis SPP/SPM :26 untuk SPP/SPM GUP KKP27 untuk SPP/SPM PTUP KKP Tombol “DPT” : Untuk mengambil ADK DPT yang telah dikirimkan sebelumnya melaluimodul SILABI Pengeluaran. Kolom pengisian berikutnya akan terisi secara otomatis sesuaidata DPT.Uraian SPP :“Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang (UNIT) Sesuai SPP Nomor xxxTanggal xxx)”“Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Modal (UNIT) Sesuai SPP Nomor xxxTanggal xxx)”Setelah proses perekaman SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya proses catat, cetak, dankirim SPP/SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS.E. WEWENANG DAN TUGAS DALAM UANG PERSEDIAAN KKPDalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, PPK mempunyai tugas dan wewenang:a. mencantumkan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam Surat Pernyataan UP;b. menyampaikan Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Daftar UsulanAdministrator Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA;c. melakukan pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaranatas be ban APBN, kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran,kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaianperhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar TagihanSementara, kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu KreditPemerintah, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalamperjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/ jasa, dan barang/ jasa yangdiserahkan oleh penyedia barang/jasa;d. mengesahkan sebagian/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran;e. menolak bukti-bukti pengeluaran dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidakmemenuhi ketentuan;f. menerbitkan DPT Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhiketentuan;g. menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu KreditPemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;h. atas nama KPA menerbitkan SPBy;i. menyampaikan SPBy kepada BP/BPP;j. menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP/SPP-PTUP Kartu Kredit Pemerintah kepadaPPSPM; dank. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah.F. PENGUJIAN OLEH PPKBerdasarkan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan KartuKredit Pemerintah dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas JabatanDengan Kartu Kredit Pemerintah beserta dokumen kelengkapannya (billing dari bank dankelengkapan SPJ), PPK melakukan pengujian terhadap:a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara termasukmemperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara;d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/DaftarTagihan Sementara;e. kesesuaian Jen1s belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah; danf. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumenserah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa

g. Berdasarkan hasil pengujian, PPK mengesahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran danmenerbitkan DPT Kartu Kredit Pemerintah. Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaranyang tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak bukti-bukti pengeluaran.h. Penolakan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Penolakanpaling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran rill dan dokumen sebagaimanadimaksud diterima. Surat Pemberitahuan Penolakan sesuai dengan format tercantumdalam Lampiran huruf I PMK 196/PMK.05/2018.G. PENERBITAN SPBy OLEH PPKBerdasarkan DPT Kartu Kredit Pemerintah yang telah diterbitkan PPK atas nama KPAmenerbitkan SPBy paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah DPT Kartu Kredit Pemerintahditetapkan.PPK menyampaikan SPBy kepada BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan,dilampiri dengan dokumen sebagai berikuta. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian /Kontrak;b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK;c. faktur pajak dan/ a tau Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan di bidang perpajakan;d. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukanyang telah disahkan oleh PPK;e. DPT Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditetapkan oleh PPK; danf. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan SementaraH. PENERBITAN SPP OLEH PPKBerdasarkan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah yang disampaikan olehBP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepadaPPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterimasecara lengkap dan benar.

MODUL SILABI PENGELUARANA. RUH KuitansiSub menu ini digunakan untuk merekam/input data Kuitansi termasuk Kuitansi KKPberdasarkan data DPR yang telah disetujui oleh PPK.Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini:1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran;2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH Kuitansi.Penjelasan jendela aplikasi: Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru Tombol “Edit” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada Tombol ”Pejabat” : Untuk memilih BP/BPP Penandatangan Kuitansi. Tombol ”Cetak” : Untuk mencetak kuitansi/bukti pembayaran. Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH Kuitansi. Tombol “XLS” : Untuk mengunduh daftar kuitansi ke dalam format excel (.xls). Tombol “Penyesuaian Data” : Untuk perbaikan database kuitansi/re-index.REKAM/UBAH DATAPerekaman Kuitansi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan pop-uppilihan cara transaksi, yakni KKP atau Non KKP (Tunai).Setelah cara transaksi dipilih, selanjutnya tekan tombol proses untuk menampilkan formberikutnya.

Penjelasan perekaman kuitansi KKP adalah sebagai berikut: Kode PPK: Pilih PPK Tabel: Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK sebagaidasar perekaman kuitansi. Nomor Kuitansi: Terisi otomatis melanjutkan nomor kuitansi terakhir,dapat diubah jika diperlukan Tgl kuitansi: Diisi dengan tanggal kuitansi Uraian: Diisi dengan uraian kuitansi Baris kolom pajak (PPN, PPh 21, dst) : Terisi otomatis sesuai input data saat perekamanDaftar Pengeluaran Riil pada modul PPK. Validasi: Untuk memproses form isian sebelum proses simpan data danmerubah status Proses pada baris transaksi DPR menjadi Approved. Simpan: Untuk menyimpan kuitansi dan menayangkan/mencetak DaftarPungutan/Potongan Pajak atas KKP dalam SPBy Batal: Untuk membatalkan perekaman kuitansi atau keluar dari menuperekaman kuitansiHAPUS DATAUntuk melakukan hapus kuitansi, dapat dilakukan dengan klik pada baris kuitansi yang akandihapus sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.

B. RUH TransaksiSub menu ini digunakan untuk merekam/input data Transaksi termasuk Transaksi KKPberdasarkan kuitansi yang telah direkam sebelumnya.Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini:1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran;2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH Transaksi.Penjelasan jendela aplikasi: Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru Tombol “Edit”: Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada Tombol “Hapus”: Untuk menghapus data yang sudah ada Tombol “XLS”: Untuk mengunduh daftar transaksi ke dalam format excel (.xls). Tombol ”Filter”: Untuk mencari data transaksi KKP sesuai parameter isian. Tombol “Keluar”: Untuk keluar dari sub menu RUH Transaksi.REKAM/UBAH DATAPerekaman transaksi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan pilihankode/jenis transaksi.

Ceklist kode/jenis transaksi, selanjutnya tekan tombol pilih untuk menampilkan formberikutnya.Ceklist baris kuitansi, selanjutnya tekan tombol pilih untuk menampilkan form berikutnya.Penjelasan perekaman transaksi KKP adalah sebagai berikut: No Pembukuan : Terisi otomatis melanjutkan nomor transaksi terakhir, dapat diubah jikadiperlukan Tanggal buku: Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK sebagai dasarperekaman kuitansi. No Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai nomor kuitansi yang telah dipilih Tgl Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai tanggal kuitansi yang telah dipilih Uraian: Terisi secara default berdasarkan kuitansi, dapat diubah jika diperlukan Jumlah: Terisi otomatis sesuai nilai kuitansi yang telah dipilih Akun: Diisi kode akun pembebanan. Rekening: Dipilih nomor rekening BP/BPP. Simpan: Untuk menyimpan transaksi. Batal: Untuk membatalkan perekaman transaksi atau keluar dari menuperekaman transaksiHAPUS DATAUntuk melakukan hapus transaksi, dapat dilakukan dengan klik pada baris transaksi yangakan dihapus sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.

C. RUH Daftar Pembayaran Tagihan (DPT)Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Daftar Pembayaran Tagihan KKPberdasarkan transaksi yang telah direkam sebelumnya.Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini:1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran;2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH DPT.Penjelasan jendela aplikasi: Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru Tombol “Ubah”: Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada Tombol “Hapus”: Untuk menghapus data yang sudah ada Tombol “Cetak”: Untuk mencetak DPT Tombol ”Kirim”: Untuk mencari data transaksi KKP sesuai parameter isian. Tombol “Keluar”: Untuk keluar dari sub menu RUH DPT.REKAM/UBAH DATAPerekaman DPT dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan tayangan sebagaiberikut:

Penjelasan jendela aplikasi: No DPT : Terisi otomatis melanjutkan nomor DPT terakhir, dapat diubah jika diperlukan Tgl DPT : Diisi tanggal DPT Hapus: Untuk menghapus data yang sudah ada Jenis: Diisi dengan Jenis KKP (1) Perjalanan Dinas atau(2) Modal/Operasional PejabatPPKKota: Diisi Nama dan NIP Pejabat melalui pilihan pada tombol: Diisi Nama dan NIP PPK melalui pilihan pada tombol: Diisi nama kota sesuai lokasi satker.REKAM DETAIL DPTPerekaman detail DPT melalui Tombol akan menghasilkan tampilan sebagai berikut:Tombol “Semua” : Untuk ceklist semua transaksi yang muncul pada daftarTombol “Proses” : Untuk menyimpan detail transaksi DPT

Cetak lembar DPT untuk menjadi lampiran SPP GUP KKPKirim untuk membuat ADK DPT yang akan digunakan untuk membuat SPP GUP KKPHAPUS DETAIL DPTUntuk melakukan hapus data detail DPT, dilakukan dengan ceklist baris pada daftar detailDPT yang akan dihapus kemudian klik tombolD. Tugas dan Wewenang BP/BPPDalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, BP/BPP mempunyai tugas dan wewenang:1. menyampaikan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah Satker kepada PPK;2. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP Kartu KreditPemerintah yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan UP dan/ ataupengaJuan perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker ke KPPN;3. melakukan pengujian atas SPBy, pengujian ketersediaan dana UP Kartu KreditPemerintah, dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihandalam SPBy;4. mengajukan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK denganmenyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalamSPBy, beserta dokumen pendukung;5. menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK dalam hal SPBy tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan;6. mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP Kartu KreditPemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potonganpajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung dalam halpengujian SPBy telah memenuhi persyaratan;7. melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy danmelakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negarasebelum mmelakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah; dan8. melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah melalui pendebitan rekeningBP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah setelah pencairan dana SP2Dditerima/masuk ke rekening BPE. Penerimaan dan Pengujian SPBy1. Berdasarkan SPBy yang disampaikan PPK, BPP melakukan:a. pengujian atas SPBy;b. pengujian ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah; danc. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalamSPBy2. Pengujian atas SPBy meliputi:a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:c. pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran;d. nilai tagihan yang harus dibayar;e. jadwal waktu pembayaran; danf. ketersediaan dana yang bersangkutan.g. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yangdisebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkandalam dokumen perjanjian/kontrak; danh. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran(akun 6 digit).3. Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan, BPP mengajukan permintaanpenggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy,daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, besertadokumen pendukung

4. Pengajuan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan palinglambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima5. Dalam hal berdasarkan pengujian, SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,BP /BPP menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK paling lambat 2(dua) hari kerja sejak SPBy diterimaF. LIMIT DAN PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT1. Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Administrator unit mengajukan permohonanbilling tagihan kepada Bank Penerbit Kartu.2. BPP berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran terkait permohonan kenaikan limitkartu jika diperlukan, pembayaran pajak, dan pembayaran tagihan kartu kredit.3. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan fotokopi DPT UP KKP yang akan direvolve.4. Bendahara Pengeluaran mencocokkan SP2D GUP KKP dengan DPT UP KKP sebelummembayarkan tagihan kartu kredit pemerintah kepada Bank Penerbit.5. BP melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah melalui pendebitanrekening BP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP.6. Pendebitan rekening BP /BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayarsebagaimana tercantum dalam DPT Kartu Kredit Pemerintah7. Sebelum melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah, BP /BPP melakukanpemungutan/ pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukanpenyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sesuaidengan daftar pungutan/potongan

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP GUP KKPDokumen kelengkapan yang harus dilampirkan dalam pertanggungjawaban SPP GUP KKP tidakberbeda dengan kelengkapan SPP GUP secara tunai, namun terdapat beberapa penyesuaiandiantaranya sebagai berikut.A. Dokumen Perjalanan Dinas (Tiket dan Hotel) :1. Daftar Pembayaran Tagihan (DPT)2. Daftar Pengeluaran Riil (DPR)3. Daftar Pungutan Pajak (jika ada)4. Lembar Nominatif5. Kuitansi dan/atau Bukti Bayar dan/atau struk dari mesin EDC dan/atau fotocopy billingdari bank yang disahkan dari PPK6. Dokumen lain yang dipersyaratkan dengan catatan : Surat Tugas (ST) dapat berupa fotocopy apabila ST asli dilampirkan padapertanggungjawaban uang saku Surat Perjalanan Dinas (SPD) dapat berupa fotocopy apabila SPD asli dilampirkanpada pertanggungjawaban uang saku Rincian biaya hanya terdiri dari tiket transportasi dan/atau biaya penginapan, sertabiaya materai (jika ada). Uang harian dan pengeluaran riil (jika ada) ditagihkanmelalui mekanisme lain (UP Tunai atau LS Bendahara) pada SPP terpisah Uang harian yang ditagihkan pada SPP terpisah tetap melampirkan FC BoardingPass/tiket transportasi dan FC kuitansi hotel yang aslinya telah dilampirkan padaSPP GUP KKP Sangat diimbau agar pertanggungjawaban uang tiket dan hotel melalui UP KKP danuang harian melalui LS Bendahara diajukan pada saat yang sama.B. Dokumen Belanja Oerasional/Modal non Perjalanan Dinas :1. Daftar Pembayaran Tagihan2. Daftar Pengeluaran Riil3. Daftar Pungutan Pajak (jika ada)4. Lembar Nominatif5. Kuitansi dan/atau Bukti Bayar dan/atau struk dari mesin EDC dan/atau fotocopy billingdari bank yang disahkan dari PPK6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan seperti biasa.

DPT KKP (SEPERTI DRPP DI GUP TUNAI)DPR GUP KKP

DAFTAR PUNGUTAN PAJAKLEMBAR NOMINATIF

Setelah proses perekaman SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya proses catat, cetak, dan kirim SPP/SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS. E. WEWENANG DAN TUGAS DALAM UANG PERSEDIAAN KKP Dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, PPK mempunyai tugas dan wewenang: a. mencantumkan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam Surat Pernyataan UP; b.