Transcription

BAB IILATAR BELAKANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)A. Sejarah Terbentuknya ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan kesepakatan antara negaranegara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan Korea Selatanuntuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangihambatanhambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan aksespasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasamaekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan.1 DalamMemorandum of Understanding (MoU) dapat diketahui bahwa ada banyak pihak yangterlibat dalam kerjasama ini. Secara umum, aktor utamanya dapat diklasifikasikan menjadidua pihak saja yaitu ASEAN dan Pemerintah Korea Selatan.Tetapi ketika berbicara ASEAN berarti akan mendefenisikan aktornya sebagaiNegara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar. Dalam jalannya kerjasama inipemerintah negara-negara yang disebutkan di atas adalah aktor utama dalam kerjasama ini.Selain pemerintah, keuntungan indonesia dengan adanya kerjasama ekonomi AKFTA(ASEAN-Korea Free Trade Area) ini adalah kerjasama dalam bidang perdagangan makaperan pihak swasta yang banyak terlibat langsung dalam urusan ini juga menjadi aktor yangpatut dipertimbangkan dalam kerjasama ini. Pihak terakhir yang terlibat dalam kerjasama1Donghyun, Park, Estrada, Innwon, B, Esther, Gemma 2012: ASEAN EconomicBulletin. The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKTA): A Qualitativeand Quantitative Analysis

ini adalah WTO. Hal ini terjadi karena pemerintahpemerintah yang yang menginisiasikerjasama ini menyepakati untuk menggunakan aturan-aturan di WTO dalam pelaksanaankerjasama ini. Berhasil atau tidaknya sebuah kerjasama sangat bergantung dari derajatkerjasama dalam perjanjian internasional (legalization) yang disepakati. Legalization(legalisasi) menjadi penting karena argumen-argumen berikut, pertama, legalisasimerupakan bentuk instusionalisasi atau pelembagaan dari kerjasama tersebut. Kedua,karena konsekuensi utama dari legalisasi bagi kerjasama internasional terletak pada efekkepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerjasamatersebut. Terakhir, Legalization menunjukkan adanya keputusan untuk menempatkan legalconstrains (Gugler, Chaisse, 2010). di hadapan pemerintahpemerintah yang telibatkerjasama dalam negara-negara peserta APEC 2013.ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjianperdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia)dan Korea Selatan. Preferential treatment diberikan bagi negara-negara yang menjadianggota perjanjian tersebut di tiga sektor: sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuandapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggotasehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Proses perundingan awalAKFTA dimulai pada awal tahun 2005 dan pada tanggal 13 Desember 2005 KerangkaPerjanjian Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation) AKFTA dapat ditandatangani oleh para kepala negara ASEANdan Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak saat itu, proses perundingan teknisdi tiga sektor tersebut dimulai di mana perjanjian untuk ketiga sektor dapat diselesaikandalam tahapan yang berbeda-beda. Kesepakatan perdagangan barang dapat diselesaikan

paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang AKFTA tanggal 24Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan dua kesepakatan lain di sektorperdagangan jasa dan sektor investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomisaat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi AKFTAditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea bulan Juni 2009 di PulauJeju, Korea Selatan.2Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan KoreaSelatan menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarifmaupun non tarif. Pada skema penghapusan atau pengurangan tarif tersebut diatur secaradetil program penurunan dan atau penghapusan tarif secara progresif, yang dibagi ataskategori Normal Track, Sensitive List, dan Highly Sensitive List. Khusus untuk kategoriNormal Track yang mencakup sebagian besar jenis produk, penurunan dilakukan secarabertahap sejak perjanjian perdagangan barang efektif berlaku hingga batas waktu seluruhpos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 untuk Korea Selatan dan 1 Januari 2012untuk ASEAN 6. Negara-negara ASEAN lain di luar ASEAN 6, atau yang bisa disebutCLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) diberikan fleksibilitas berupa tambahanwaktu yang sifatnya bervariasi.31. Perjanjian Internasional Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)2Perjanjian Internasiona ASEAN-Korea Free Trade Areahttp://www.academia.edu/17769434/Perjanjian Internasional Asian Korea Free Trade Area AKFTA diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 15.15 WIB3Perjanjian Internasiona ASEAN-Korea Free Trade Area dikutip darihttp://www.academia.edu/17769434/Perjanjian Internasional Asian Korea Free Trade Aea AKFTA dikutip diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 15.15 WIB

Saat ini sebagian besar Negara-negara di dunia berpendapat bahwa perdaganganbebas (free trade) merupakan kebijakan yang harus mereka tempuh sebagai jalan menujukesejahteraan. Hal yang sama dipraktekkan oleh Negara-negara di Regional AsiaTenggara, norma-norma perdagangan bebas tersebut diupayakan oleh Negara-negara Asiatenggara yang tergabung dalam organisasi regional Association of Southeast AsianNations (ASEAN) untuk segera terwujud melalui berbagai perjanjian kerjasama.Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Korea mengenaiperdagangan barang, baik ASEAN dan Korea Selatan secara progresif telah menyepakatisuatu skema penurunan dan penghapusan bea masuk (tarif) dan regulasi lain (non-tarif)yang bersifat menghambat. Pengecualian jenis barang dari skema tersebut diatur dalampasal XXIV (8) (b) GATT 1994. Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA mencakup, tapitidak hanya terbatas pada aturan detil yang mengatur program penurunan dan ataupenghapusan tarif tarif progresif dan juga hal-hal terkait lain;1) rules of origin (ROO) ;2) modifikasi komitmen3) kebijakan non-tarif, sanitary and phytosanitary measures, dan hambatan teknis perdagangan;4) kebijakan perlindungan;5) disiplin dan pengurangan, penghapusan hambatan non-tarif berdasarkan WTO.Tujuan dari dibentuknya AKFTA adalah:1) Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi" perdagangandan investasi di antara parapihak2) Secara progresif meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasajasa maupun menciptakan rezim investasi yang transparan liberal dan asilitati.3) Menggali bidang-bidang baru dan mengembangkan langkah-langkah yang tepat bagi kerjasamadan integrasi ekonomi yang erat.4)Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yangbaru serta menjembatani kesenjanganpembangunan diantara para pihak.

5) Menetapkan kerangka kerjasama bagi penguatan hubunganekonomi lebih lanjut di antara parapihak4B. Landasan Hukum dan Peraturan AKFTANegara-negara modern melakukan pengawasan yang luas terhadap ekonomi,termasuk aspek-aspek perusahaan ekonomi swasta seperti perdagangan ekspor dan impor,penanaman modal interen dan eksteren , perkapalan, produksi-produksi pertanian danperbankan swasta. Sudah sewajarnya apalbila Negara-negara membuat perjanjianperjanjian diantara mereka satu sama lain utnuk mengatur diantara pesertanya masalahmasalah ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap kepentingan dua atau lebihNegara itu secara bersama-sama. Sebagian perjanjian ini adalah perjanjian-perjanjianbilateral, misalnya traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian multilateral yang bersifatumum, termasuk Articles of Agreement Dana Moneter Internasional(InternationalMonetery Found-IMF), Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan,(International Bank for Reconstuction and Development-IBRD) dan Korporasi KeuanganInternasional (International Finance Corporation-IFC).5Pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada 30 Nopember 2004 di Vientiane, Laospara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea menyepakati “Joint Declaration on4Tujuan Terbentuknya AKFTA dikutip darihttp://ditjenkpi.kemendag.go.id/website kpi/Website rea%20FTA.pdf diakses pada 6 Juni 2016 pukul 15.15 WIB5J.G Starke, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Pengantar HukumInternasional, Jakarta: Sinar Grfika, hal 502

Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishingASEAN-Korea Free Trade Area” sebagai landasan hukum bagi pembentukan ASEAN danKorea FTA. Yaitu, deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Kerjasama Komprehensifantara ASEAN dan Korea, untuk membentuk suatu ASEAN-Korea Free Trade Area padatingkat paling awal dengan pemberlakuan yang khusus dan berbeda dan fleksibilitastambahan untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru yaitu Kerajaan Kamboja,Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar dan Republik Sosialis Vietnam danberdasarkan deklarasi bersama, masing-masding kepala negara/pemerintahan ASEAN danRepublik Korea penandatangananKerangkaKesepakatanKerjasama EkonomiMenyeluruh antara Pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea padatanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.Diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan PresidenNomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On TheComprehensive Economic Co Operation Among The Government Of The MembersCountries Of The Assosiaciation of South East Asian Nation and The Republic ofKorea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntaraPemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara DanRepublik Korea) Penetapan/penurunan tarif bea masuk. Modalitas adalah suatu polapenurunan dan atau penghapusan tarif bea masuk secara bertahap dan terjadual berdasarkankategori sensitifitas produk dalam menghadapi liberalisasi perdagangan barang. Dengandemikian, modalitas secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu kategori produk dan jadualpenurunan dan atau penghapusan tarif bea masuk atas produk-produk tersebut.1) Kategori Produk

Normal Track (NT), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkansensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusantarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadual. Sensitive Track (ST), yaituuntuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapiliberalisasi dalam waktu segera.Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjianperdagangan barang, jumlah maksimum barang yang dapat dimasukkan ke dalamkategori ST ini untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia,Singapura dan Thailand) dan Korea adalah sebanyak 10% dari keseluruhan pos tarifpada HS level 6-digit dan 10% dari nilai impor individu negara-negara ASEAN-6 dariKorea dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.Tabel 3. Jadwal Penurunan dan Penghapusan Tarif Normal TrackX tingkat tarifASEAN-Korea FTA Tingkat Tarif Preferensiapplied MFN(tidak melewati 1 Januari)20062007200820092010X 20%2013105015% x 20%151083010% x 15%1085005% x 10%5530000X 5%StandstillProduk-produk yang termasuk ke dalam kategori ST ini selanjutnya dibagi dua,yaitu Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) dengan jumlah maksimum untuknegara-negara ASEAN-6 dan Korea sebanyak 200 pos tarif pada HS level 6-digit atau 3%dari keseluruhan pos tarif berdasarkan digit HS yang dipilih oleh masing-masing negaraanggota ini dan 3% dari nilai impor individu negara-negara anggota ASEAN-6 dari Korea

dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.6 Produk-produk HSL dibagiatas lima kelompok sebagai berikut:Kelompok A, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkanmenjadi 50%, Kelompok B, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknyaditurunkan sebanyak 50%, Kelompok C, yaitu untuk produk-produk yang tarif beamasuknya diturunkan sebanyak 50%, Kelompok D, yaitu untuk produk-produk yangdibebani Tariff Rate Quota (TRQ). TRQ merupakan tarif yang dibebankan atas produkyang diimpor berdasarkan quota, dimana impor atas jumlah yang belum mencapai quotaberlaku tarif preferensi sesuai dengan skema penjajian perdagangan barang ini, dan apabilaquota sudah terlewati akan berlaku tarif yang berlaku umum (MFN) di negara pengimpor.Kelompok E (Exclusion), yaitu untuk produk-produk yang tidak akan mengalamiliberalisasi penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam skema perjanjian perdaganganbarang ini. Jumlah maksimum produk yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok iniadalah sebanyak 40 pos tarif pada HS level 6-digit.7Framework Agreement dan Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTAselanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea pada tanggal 13Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan Perdagangan Barang AKFTAditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkanPersetujuan Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea padabulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang6Tambunan, Tulus. 2009. Statistik, Teori dan Aplikasi, Edisi ke-7, Erlangga, JakarataHedy, Hamdy, 1998. “Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasinalhal.141, Ghalia Indonesia. Jakarta7

komprehensif dengan telah ditanda tanganinya persetujuan-persetujuan dibidangperdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.2) Peraturan Nasional Terkait Persetujuan AKFTAPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PengesahanFramework Agreement On Comprehensive economic Co-Operation Among The Government ofthe Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentangPenetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan tarifBea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentangPenetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentangPenetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.3) NG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREETRADE AREA (AKFTA)Menimbang:A. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi secara menyeluruh antar negaranegara anggota ASEAN dan Republik Korea, Pemerintah Republik Indonesia telahmeratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarNegara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea(Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among TheGovernment of The Members Countries of The Association of South East Asian Nations andThe Republic of Korea) dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007;B. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan kerangka kerja sama sebagaimana dimaksudpada huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan PerdaganganBarang dalam Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar PemerintahNegara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea(Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The

Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea) dengan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2007;C. bahwa berdasarkan modalitas yang termuat dalam persetujuan sebagaimana dimaksud padahuruf b, telah dijadualkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA);D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan hurufc diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPenetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA):1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreementon The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The MembersCountries of The Association of South East Asian Nations andThe Republic of Korea(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarPemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara danRepublik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51);3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Trade InGoods Under The Framework Agreement on The Comprehensive Economic CooperationAmong The Government of The Members Countries of The Association of South EastAsian Nations and The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang DalamPersetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarPemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara danRepublik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52);4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan SistemKlasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;Memperhatikan:Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1916/M-DAG/SD/12/2011tanggal 30 Desember 2011;MEMUTUSKAN:Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEAMASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA).Pasal 11) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Korea dannegara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA),sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.2) Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakuketentuan sebagai berikut:a.Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) dan kolom(6) Lampiran, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA) atas impor barang dari semua negara-negaraanggota.b.Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) Lampiran,mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengantanggal 31 Desember 2015.c.Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (6) Lampiran,mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.d.Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (7)Lampiran, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA) atas impor barang dari negara Republik Koreasebagai penerapan asas timbal balik.e.Dalam hal terdapat penetapan tarif bea masuk untuk pos-pos tarif pada kolom(5) dan kolom (6) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang juga ditetapkanpada kolom (7), atas impor barang dari negara Republik Korea berlaku besarantarif bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) sebagaimana dimaksudpada huruf dPasal 2Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a.Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) yang lebihrendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukanterhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AK)yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan.b.Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK)sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA), pada pemberitahuan impor barang

c.Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AK) dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikanoleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimanadimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan. Dalam haltarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalamrangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalamlampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.Pasal 3Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang imporyang dokumen pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomorpendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukanPasal 4Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakanketentuan dalam Peraturan Menteri ini.Pasal 5Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan MenteriKeuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Langkah pertama untuk memahami dampak dari preferensi FTA adalahmenghitung coverage rate yang menghitung besarnya impor dari mitra FTA yangmemenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensial. Dalam hal ini, impor dari mitraFTA adalah impor yang dikenakan tarif MFN lebih besar dari 0 persen. Impor yangdikenakan tarif MFN 0 persen diabaikan karena perlakuan preferensi tidak relevan bagiproduk-produk tersebut. Dengan kata lain, coverage rate merupakan proporsi importasiyang memperoleh tarif preferensi dari negara mitra dibandingkan dengan total impor dari

negara mitra yang tarif MFN-nya bukan untuk menghitung coverage rate, kita harusmengidentifikasi (i) nilai impor dari negara mitra FTA yang mendapatkan tarifpreferensial, dan (ii) nilai impor total dari negara mitra. Mengingat data impor dalam setiapskema FTA untuk masing-masing pos tarif tidak tersedia, maka penghitungan coveragerate dilakukan dengan menggunakan tariff nomenclature. Dengan demikian, formula untukmenghitung coverage rate adalah sebagai berikut:Coverage RateJumlah Post Tarif dari mitra FTA yang mendapatkan tariffprefensialJumlah otal pos tarif MFN dengan tarif 0Hasil perhitungan coverage untuk skema AKFTA ialah sebagai berikut:AKFTA:Jumlah total pos tarif MFN dnegan tariff 0:7.581 pos tarifJumlah pos tarif yang tidak mendapatkan tariff preferensial:1) Kategori Normal Track2) Kategori sensitive list (SL)21 pos traif113 pos tariff3) Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok A 5 pos tariff

4) Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok B 104 pos tariff5) Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok E 18 pos tariffJumlah261 pos tariffCoverage rate (7.581-261)7.581 96,56%C. Pelaksanaan Perjanjian ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)Kegiatan ekspor-impor adalah kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa darisatu negara ke negara yang lain, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan atau jasadari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Yang dimaksud dengan Daerahkepabeanan Indonesia adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, peairan, dan ruangudara diatasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landasankontinen (UU nomer 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomer 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan).88Skema Bantuan Keuangan ECDF. (15 Desember 2007), diunduk padahttp://kemlu.go.id pada tangga 16 Juni pukul 20.00 WIB

Kegiatan ekspor-impor akan terjadi jika masing-masing pihak yaitu pihakpenjual/eksportir dan pembeli/importir memenuhi prosedur dan persyaratan yang telahdisepakati bersama, baik persyaratan wajib dari masing-masing negara maupunpersyaratan sukarela atau permintaan pembeli, yang telah disepakati oleh kedua belahpihak. Pengertian Ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan/mengirimbarang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, danmelibatkan Custom (Bea Cukai) baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea Cukaibertugas 9 sebagai pengawas keluar masuknya/lalu lintas barang dalam suatu Negara.Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepadabangsa lain atau negara asing dengan mengharap pembayaran dalam valuta asing, sertamelakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing. Ekspor impor pada hakikatnyaadalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari menjual dan membeli barangantara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Eksporadalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabeanIndonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.9Tujuan ekspor1) Meningkatkan laba perusahaan Dengan melakukan kegiatan ekspor maka tentunyaakan menambah volume penjualan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadappeningkatan laba.Markusen, James R. et al. 1995. “International Trade, Theory and and Evidence,McGraw-Hill Obstfeld , M, 1994. “risk-Taking, Global Disersification, and Growth.American Economic Review hal 849

2) Membuka pasar baru di luar negeri Kegiatan ekspor selain akan meningkatkan volumepenjualan juga akan membuka pasar baru yang lebih luas di luar negeri karena akanterjalin kerjasama antara produsen dan konsumen.3) Meningkatkan kelebihan kapasitas terpasang Ekspor merupakan sarana untukmenambah kapasitas volume penjualan yang terencana di dalam sebuah perusahaan,dengan melakukan kegiatan ekspor produsen semakin banyak dalam menambahjumlah produksinya, sehingga membuat banyaknya permintaan yang akan menambahjumlah volume penjualan.4) Membiasakan diri bersaing di dalam pasar internasional Dengan perdagangan di luarnegeri para produsen di harap mampu membiasakan diri bersaing di pasar internasionalyang begitu ketat.Dokumen-dokumen Ekspor1) Packing list merupakan dokumen yang di dalamnya menjelaskan tentang isi barangbarang yang telah di bungkus atau dipak dalam peti atau kardus dan juga berisi ayangberfungsimempermudah pemeriksaan bea cukai2) Invoice Invoice merupakan dokumen perincian nota tentang keterangan barang-barangyang di jual serta harga dari barang-barang tersebut, kemudian di tunjukkan kepadapembeli dan alamatnya sesuai dengan L/C 11 c. Letter of credit (L/C) Letter of creditmerupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan importirkepada eksportir untuk menarik uang sesuai yang tercantum dalam L/C tersebut, danjuga merupakan bukti pembayaran atas taransaksi yang di lakukan oleh eksportir danimportir

3) Shipping instruction merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh shipper (eksportir)kepada Karier (maskapai pengangkutan) sebagai perintah untuk mengapalkan barang4) Bill of Lading merupakan dokumen yang di keluarkan oleh pihak pelayaran yengmerupakan tanda terima penyerahaan barang bahwa barang telah di muat di atas kapal5) Air way bill merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan buktibahwa barang telah di terima oleh maskapai penerbangan yang di kirim melalui udarauntuk orang dan dalam alamat yang ada, fungsi air waybill sama dengan bill of ladinghanya saja air waybilluntuk tnansportasi udara6) Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan dokumen pabean yang di gunakan untukpemberitahuan ekspor yang ditulis oleh 12 eksportir dan di ajukan kepada bea cukaisebagai syarat melakukan ekspor7) Certificate of origin (COO) atau surat keterangan asal (SKA) merupakan dokumenyang menyebutkan negara asal suatu barang tersebut di produksi yang diterbitkan olehpemerintah yaitu kantor wilayah departemen perdagangan dan perindustrian.Proses transaksi ekspor Terjadinya transaksi eksporpada umumnya melalui limatahapan promosi, inquiry, offersheet, ordersheet, dan kontrak dagang sebagai berikut:1) Promosi

Promosi merupakan peranan penting dalam strategi pemasaran ekspor promosimenduduki posisi selaku ujung tombak dalam kegiatan pemasaran suatu komoditas,tanpa suatu promosi maka calon pembeli tidak akan baik mengenal komoditas penjual.Tanpa mengenal komoditas penjual calon pembeli tidak berminat membeli komoditaspenjual.2) InquirySetelah melakukan kegiatan promosi, maka bila kemudian ada calon pembeli yangberminat dengan komoditas yang eksportir jual, mereka akan menghubungi eksportirdengan cara mengirim surat resmi yaitu inquiry. Inquiry adalah surat peryataan minat13 yang di buat oleh calon importer yang di tujukan kepada eksportir yang berisipermintaan harga dari produk yang di promosikan eksportir.3) OffersheetSetelah kita menerima surat inquiry dari calon pembeli maka tindakan yang penjuallakukan adalah membuat offersheet, yang di maksud dengan offersheet adalahpernyataan kesanggupan penjual untuk memasok suatu komoditas kepada calonpembeli dengan syarat, waktu, penyerahan, dan pembayaran yang telah di lakukanpembeli.4) OrdersheetSetelah importer menerima offersheet dari eksportir maka kewajiban importirmempelajari dengan cermat isi surat penawaran itu satu per satu. Setiap syarat yang di

setujui atau yang ingin di ubah harus di komunikaasikan kepada eksportir terlebihdahulu5) Kontrak dagangSetelah di setujui ordersheet maka hal selanjutnya adalah membuat kontrak

Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Korea mengenai perdagangan barang, baik ASEAN dan Korea Selatan secara progresif telah menyepakati . Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi" perdagangandan investasi di antara para pihak 2) Secara progresif meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa- jasa maupun .